Catatanrakyat.id, TENGGARONG – Evaluasi program Strata Daya yang digagas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara menjadi langkah nyata pembenahan lembaga kemasyarakatan desa. Bertempat di Hotel Grand Elty Singgasana, Tenggarong, Rabu (28/5/2025), kegiatan ini dihadiri para kepala desa, lurah, serta tenaga ahli pendamping hukum.
Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Desa, Azmi Elvandar Riyadi, mengatakan bahwa program ini merupakan hasil refleksi dari berbagai persoalan klasik lembaga kemasyarakatan yang belum tertata secara hukum. “Banyak lembaga di desa sudah berjalan lama, tapi tanpa dasar hukum yang jelas. Ini yang ingin kami benahi,” ujarnya.
Program ini berfokus pada penyelarasan struktur, fungsi, dan legalitas lembaga kemasyarakatan. Delapan wilayah menjadi percontohan, di antaranya Desa Liang Ulu, Kota Bangun II, Mekarti, Rapak Lambur, Gas Alam, Perangat Selatan, serta dua kelurahan, Timbau dan Muara Jawa Tengah.
Evaluasi dilakukan secara mendalam dengan melibatkan unsur akademisi dan ahli kebijakan publik. Mereka bertugas menilai efektivitas lembaga masyarakat serta sejauh mana lembaga tersebut berkontribusi terhadap pembangunan sosial.
Elvandar menambahkan bahwa Strata Daya bukan sekadar proyek jangka pendek, melainkan program strategis yang akan dikembangkan secara bertahap. “Kami ingin menciptakan sistem kelembagaan yang kuat, sinergis, dan berdaya saing,” katanya.
Program ini juga menjadi ajang pembelajaran bagi perangkat desa agar memahami pentingnya regulasi. Dengan acuan hukum seperti Permendagri 18/2018 dan Perbup 38/2022, pemerintah desa diharapkan mampu mengelola lembaga masyarakat secara profesional.
“Kalau dasar hukumnya kuat, maka desa akan lebih mudah menyusun kebijakan pembangunan,” tegas Elvandar. Ia optimistis, Strata Daya bisa menjadi model pembenahan kelembagaan yang dapat direplikasi ke seluruh desa di Kukar.
