Catatanrakyat.id, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memberikan perhatian besar terhadap pengurus Rukun Tetangga (RT) dengan memperkuat perlindungan sosial melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan. Program ini ditujukan untuk memberikan penghargaan dan perlindungan kepada pengurus RT yang berperan penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, serta memberikan pelayanan administratif di masyarakat.
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat DPMD Kukar, Asmi Riyandi Elvandar, menjelaskan bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan ini telah berjalan selama dua tahun dan mencakup seluruh pengurus RT, termasuk Ketua RT, Sekretaris, dan Bendahara.
“Para pengurus RT memiliki peran yang sangat penting di tingkat desa maupun kelurahan. Walaupun mereka bukan pegawai tetap, sudah selayaknya mereka mendapat perlindungan sosial yang layak,” ungkap Asmi pada Selasa (29/04).
Menurut Asmi, program ini memberikan perlindungan tambahan melalui BPJS Ketenagakerjaan, yang mencakup dua jenis jaminan penting: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Pembiayaan penuh untuk program ini disediakan oleh pemerintah daerah, tanpa mengurangi honorarium bulanan yang sudah diterima pengurus RT.
“Dengan adanya jaminan sosial ketenagakerjaan, pengurus RT akan lebih merasa terlindungi, terutama jika terjadi musibah atau risiko kerja. Mereka bisa mendapatkan manfaat perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Inisiatif ini menjadi bukti nyata bahwa Pemkab Kukar sangat menghargai kontribusi pengurus RT yang selama ini menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan warga. Asmi berharap, dengan perlindungan ini, pengurus RT dapat bekerja lebih tenang dan semangat, karena merasa diperhatikan dan dilindungi.
DPMD Kukar juga berkomitmen untuk terus mengevaluasi dan menyempurnakan program ini agar manfaatnya semakin optimal, serta menjangkau seluruh pengurus RT di wilayah Kutai Kartanegara.
