Catatanrakyat.id, Tenggarong – Pembangunan infrastruktur dasar menjadi salah satu elemen penting dalam upaya menciptakan desa mandiri di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menegaskan bahwa ketersediaan fasilitas fisik yang memadai merupakan penentu utama keberhasilan pembangunan desa.
Menurutnya, infrastruktur bukan hanya merupakan kebutuhan teknis, tetapi juga bagian dari indikator penting dalam penilaian status kemandirian desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
“Tanpa jalan yang baik, pasar yang aktif, dan sarana publik lainnya, desa tidak akan bisa berkembang secara optimal, meskipun potensi sumber daya manusianya besar,” ujar Arianto pada Selasa (06/05).
Ia menjelaskan bahwa penilaian terhadap desa mandiri mencakup berbagai aspek, termasuk layanan keuangan, kegiatan ekonomi, dan kelembagaan lokal. Namun, semua itu membutuhkan infrastruktur sebagai penopang utama.
Contohnya, desa dengan akses jalan yang lancar akan lebih mudah mengembangkan aktivitas perdagangan, menghubungkan produk lokal ke pasar kota, dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat setempat. Sebaliknya, desa yang kurang memiliki akses jalan yang memadai akan kesulitan dalam mengembangkan sektor ekonomi.
Arianto juga menyoroti disparitas antar desa. Desa-desa yang berada di sekitar wilayah kota atau kawasan pengembangan memiliki keunggulan karena lebih cepat menikmati akses pembangunan infrastruktur yang memadai. Sementara itu, desa-desa yang berada di wilayah terpencil masih tertinggal akibat keterbatasan akses, yang menghambat pelayanan publik dan memperlambat pembangunan ekonomi.
“Desa-desa di daerah terpencil memang menghadapi tantangan lebih besar. Tanpa infrastruktur yang baik, pelayanan publik dan pembangunan ekonomi akan berjalan lebih lambat,” tambah Arianto.
Sebagai langkah nyata, Pemerintah Kabupaten Kukar terus memperkuat komitmennya untuk meningkatkan infrastruktur dasar, khususnya jalan penghubung antarwilayah desa. Hal ini bertujuan agar pemerataan pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat desa.
“Langkah ini sangat penting agar kebijakan pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat desa dan membantu mempercepat tercapainya desa yang mandiri dan sejahtera,” pungkasnya.
