Catatanrakyat.id, Tenggarong – Upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Hal ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pendapatan Daerah yang digelar pada Selasa, 7 Juli 2025, di Aula Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar, Tenggarong.
Rakor tersebut menghadirkan seluruh unsur strategis dalam struktur pemerintahan, termasuk Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, Wakil Bupati Rendi Solihin, Sekretaris Daerah Kukar Sunggono, serta para kepala OPD terkait. Mereka bersama-sama membahas langkah konkret dalam meningkatkan pendapatan daerah guna mendukung kebutuhan belanja pembangunan.
Bupati Aulia Rahman Basri dalam arahannya menekankan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara rasional dan sesuai kemampuan fiskal yang tersedia.
“Kita harus optimalkan pendapatan Kutai Kartanegara. Logikanya, jika akan belanja, kita harus tahu dulu berapa pendapatan. Jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang,” kata Aulia.
Menurutnya, rakor ini adalah langkah strategis pertama dalam proses panjang penataan keuangan daerah secara kolektif dan terintegrasi. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali potensi yang belum tergarap dari berbagai sektor seperti pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan aset.
“Jadi, ini adalah rapat pertama, tujuannya untuk menyatukan persepsi dalam menggali potensi-potensi pendapatan baru untuk Kutai Kartanegara,” jelas Aulia.
Lebih lanjut, Aulia juga mengajak seluruh OPD untuk memperkuat koordinasi dan membangun semangat kerja sama. Kolaborasi tersebut menjadi kunci dalam mengembangkan sistem pendapatan daerah yang efisien dan berdaya guna tinggi.
“Dengan semangat kolaboratif antar perangkat daerah dalam rakor ini, saya berharap ke depannya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kutai Kartanegara dapat meningkat secara signifikan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan,” pungkasnya.
Rakor ini menjadi tonggak awal dalam mengarahkan kebijakan fiskal Kukar ke arah yang lebih efektif, profesional, dan berpihak pada kepentingan pembangunan jangka panjang. (Adv/DiskominfoKukar)
