Catatanrakyat.id, Samarinda – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menanggapi isu pemotongan anggaran beasiswa yang beredar luas di masyarakat. Ia menegaskan bahwa semua proses penganggaran di daerah dilakukan secara transparan dan mengikuti aturan yang berlaku.

“Kabar terkait pengurangan anggaran beasiswa itu tidak benar. Seluruh proses anggaran dijalankan sesuai prosedur,” ujar Hasanuddin.

Ia menjelaskan bahwa pengelolaan anggaran beasiswa merupakan tanggung jawab Dinas Pendidikan setelah mendapat persetujuan dari DPRD. Fungsi DPRD sendiri, lanjut Hasanuddin, adalah mengawasi dan memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, bukan untuk mengelola dana secara langsung.

Hasanuddin meminta masyarakat untuk lebih kritis terhadap isu-isu yang berkembang, terutama jika informasi tersebut belum terbukti kebenarannya. “Desas-desus tanpa bukti hanya akan menimbulkan salah persepsi dan merugikan citra instansi pemerintah,” katanya.

Selain itu, ia juga mengimbau masyarakat untuk mencari informasi dari sumber yang terpercaya. Pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif, menurut Hasanuddin, berkomitmen menjaga kepercayaan publik melalui mekanisme penganggaran yang transparan dan akuntabel, termasuk alokasi anggaran beasiswa bagi pelajar di Kaltim.

“Kami tetap konsisten dalam memastikan setiap anggaran digunakan untuk kepentingan masyarakat,” tutupnya. (Adv/DPRDKaltim)