Catatanrakyat.id, Tenggarong — Upaya efisiensi anggaran mulai dijalankan Pemerintah Kecamatan Tenggarong sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Fokus penghematan diarahkan terlebih dahulu pada penataan ulang alokasi dana perjalanan dinas yang selama ini menyedot anggaran cukup besar. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan ketepatan penggunaan dana publik.
Camat Tenggarong, Sukono, menjelaskan bahwa pengendalian penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditetapkan sebagai langkah awal. Ia menyebut bahwa tahap pertama diarahkan pada penyesuaian SPPD sebelum dibahas lebih lanjut oleh tim anggaran. “Tahap pertama ini kami fokus pada penyesuaian SPPD. Selanjutnya akan dibahas bersama tim anggaran,” ujarnya.
Walaupun dilakukan pengetatan, Sukono memastikan bahwa program-program prioritas tidak akan terganggu. Ia menegaskan bahwa pembangunan fisik dan kegiatan kemasyarakatan tetap berjalan seperti semula. “Kami pastikan program-program utama untuk masyarakat tetap berjalan,” tegasnya.
Selama ini, anggaran perjalanan dinas di Kecamatan Tenggarong tercatat mencapai sekitar Rp200 juta per tahun. Nilai tersebut kini menjadi perhatian utama untuk dievaluasi agar lebih tepat sasaran. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan perjalanan yang benar-benar mendesak.
Kebijakan efisiensi dikatakan akan memperketat pelaksanaan perjalanan dinas agar hanya dilakukan pada kegiatan penting. Kegiatan yang dapat diwakilkan atau tidak memerlukan hadir langsung akan dibatasi. “Perjalanan dinas hanya dilakukan jika benar-benar penting dan tidak bisa diwakilkan. Prinsipnya efisiensi sekaligus efektivitas,” tambahnya.
Menurut Sukono, langkah penghematan ini sekaligus menjadi dorongan untuk membangun budaya kerja yang lebih efisien. Ia menilai penerapan kebijakan tersebut dapat meningkatkan tanggung jawab aparatur terhadap penggunaan anggaran. Pelayanan publik tetap menjadi orientasi utama dalam setiap kebijakan.
Ia menegaskan bahwa seluruh program pelayanan masyarakat tetap berjalan meski ada pembatasan penggunaan anggaran. Komitmen itu disampaikannya agar masyarakat tetap merasakan pelayanan optimal dari pemerintah kecamatan. “Yang utama tetap pelayanan publik. Semua program akan tetap kami jalankan dengan baik meski ada penyesuaian,” pungkasnya.
