Catatanrakyat.id, Tenggarong – Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Sekda Kukar), Sunggono, menekankan pentingnya sinergi dan sinkronisasi data antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi dalam menjalankan program sosial. Hal ini disampaikannya pada Jumat (27/06/2025) usai menghadiri penandatanganan nota kesepahaman antara Pemprov Kalimantan Timur dan seluruh kabupaten/kota se-Kaltim, yang digelar di Plenary Hall Gelora Kadrie Oening, Samarinda.
Acara tersebut menjadi momen penting untuk menyatukan langkah dalam pelaksanaan dua program strategis Pemprov Kaltim, yaitu Gratispol dan Jospol. Gratispol merupakan program bantuan perjalanan religi gratis seperti umrah, sedangkan Jospol memberikan insentif kepada guru keagamaan, marbot masjid, serta penjaga rumah ibadah non-Muslim.
Mewakili Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, Sunggono menyatakan bahwa Pemkab Kukar menyambut baik kedua program tersebut. Ia menjelaskan bahwa Pemkab Kukar telah lebih dulu menginisiasi kebijakan serupa melalui program Kukar Idaman, yang mencakup intervensi sosial dan pendidikan bagi masyarakat bawah.
“Di Kukar, kami telah menjalankan sejumlah program seperti Beasiswa Kukar Tuntas, Beasiswa 1000 Guru Sarjana, Beasiswa Prestasi Stimulan, serta dukungan terhadap marbot lewat Program Kukar Berkah,” ungkapnya.
Namun Sunggono mengakui masih banyak masyarakat rentan yang belum tersentuh bantuan. Oleh karena itu, hadirnya Gratispol dan Jospol diharapkan bisa menjadi penguat sinergi antar-pemerintah dalam menuntaskan isu ketimpangan sosial.
Menurutnya, agar bantuan tidak tumpang tindih dan lebih tepat sasaran, diperlukan sinkronisasi data yang akurat.
“Kami ingin memastikan bahwa data calon penerima manfaat terintegrasi dan tidak tumpang tindih. Program dari dua level pemerintahan ini harus saling melengkapi,” ujarnya.
Ia juga menggarisbawahi bahwa keberhasilan program sosial sangat bergantung pada koordinasi lintas wilayah serta pendekatan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
“Sinergitas kebijakan ini sangat penting agar dampak program benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar seremonial,” pungkas Sunggono. (Adv/DiskominfoKukar)
