Catatanrakyat.id, TENGGARONG – Rapat evaluasi Koperasi Merah Putih (KMP) di Kutai Kartanegara membuka fakta bahwa reformasi koperasi masih menghadapi tantangan besar. Meski pemerintah daerah mendorong pembenahan, sejumlah masalah struktural membuat proses perbaikan tidak bisa dilakukan secara cepat.
Laporan evaluasi menunjukkan banyak koperasi belum memiliki tata kelola yang kuat. Administrasi keuangan, pelaporan, hingga mekanisme pengawasan internal masih lemah. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa koperasi tidak dapat menjalankan fungsi sosial ekonomi secara optimal.
Bupati Kukar, Edi Damansyah, menyampaikan kritik tegas terkait hal tersebut. Ia menilai koperasi masih diperlakukan seperti lembaga formalitas dan belum dijalankan dengan prinsip keanggotaan dan partisipasi aktif.
Kehadiran berbagai OPD dalam rapat menunjukkan keseriusan pemerintah, namun sejumlah pihak menilai cepatnya ekspansi KMP menjadi salah satu faktor munculnya ketidaksiapan lembaga. Banyak koperasi dibentuk dalam waktu singkat sehingga belum punya fondasi manajemen yang kuat.
Kepala DPMD Arianto menilai perlunya pendekatan bertahap dalam reformasi KMP. Ia menyebut penguatan kapasitas SDM merupakan tantangan terbesar karena kualitas pengurus sangat beragam.
Pengamat koperasi daerah menilai bahwa reformasi koperasi harus dimulai dari perbaikan regulasi internal, pembenahan laporan keuangan, dan pelatihan intensif. Tanpa itu, koperasi hanya akan menjadi lembaga administratif tanpa fungsi ekonomi.
Meski demikian, rapat evaluasi dianggap sebagai langkah awal yang penting. Pemerintah daerah diharapkan dapat menjalankan pembenahan secara konsisten agar KMP menjadi lembaga yang benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Adv/DPMDKukar)
