Catatanrakyat.id, TENGGARONG – Transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali dipertegas melalui Rapat Koordinasi Optimalisasi Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Terintegrasi (Srikandi) yang digelar di Pendopo Odah Etam, Kamis (16/10). Agenda ini menjadi momentum evaluasi sekaligus konsolidasi seluruh perangkat daerah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.
Plt Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diarpus) Kukar, Rinda Desianti, menegaskan bahwa penggunaan Srikandi merupakan amanat nasional yang harus dipatuhi seluruh instansi. Ia menggarisbawahi bahwa transformasi digital bukan lagi sekadar inovasi, melainkan kebutuhan strategis demi mewujudkan birokrasi yang lebih bersih, cepat, dan akuntabel.
Rinda menjelaskan bahwa regulasi seperti Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Kepmen PANRB Nomor 679 Tahun 2020 telah menempatkan Srikandi sebagai aplikasi umum bidang kearsipan yang wajib diimplementasikan. “Srikandi bukan sekadar aplikasi, tapi pondasi menuju birokrasi yang bersih, cepat, dan akuntabel,” ujarnya dalam kegiatan tersebut.
Dalam evaluasi, dari total 59 OPD dan kecamatan, terdapat beberapa instansi yang menonjol dalam pemanfaatan aplikasi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar tercatat sebagai pengguna tersibuk dengan total 12.393 naskah keluar, disusul Sekretariat Daerah dengan 6.973 naskah, serta Diskominfo dengan 5.967 naskah.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil percepatan internal sejak aplikasi ini diperkenalkan. Pihaknya membentuk tim khusus untuk memastikan seluruh pegawai mampu mengoperasikan Srikandi dalam setiap proses administrasi. “Semua pejabat, fungsional, staf sampai PPPK sudah terbiasa memakai Srikandi,” ujarnya.
Arianto menyebut bahwa keberhasilan tersebut diawali dari langkah sederhana, yakni menunjuk beberapa staf untuk belajar mendalam, kemudian menyebarkan pengetahuan itu ke seluruh pegawai. Kini, menurutnya, ritme kerja berbasis digital sudah berjalan otomatis.
Tak berhenti di tingkat OPD, DPMD Kukar juga berniat memperluas penggunaan Srikandi ke tingkat desa. Arianto menilai digitalisasi administrasi harus menyentuh seluruh lapisan pemerintahan. “Kalau memungkinkan, kami ingin desa juga memakai Srikandi untuk surat-menyurat,” katanya.
Rakor Srikandi kali ini semakin menegaskan bahwa transformasi digital bukan lagi wacana, melainkan gerakan nyata di Kukar. Pemerintah daerah optimistis bahwa penguatan sistem kearsipan digital akan menjadi fondasi penting bagi peningkatan kualitas layanan publik. (Adv)
