Catatanrakyat.id, TENGGARONG – Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dari Fraksi PDI Perjuangan periode 2024–2029, Rahmat Dermawan, menyampaikan bahwa pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp15 miliar pada tahun ini untuk penanganan air bersih di Kecamatan Muara Jawa.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan. Forum itu membahas berbagai prioritas pembangunan di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami defisit serta penerapan efisiensi anggaran di sejumlah sektor.
Menurut Rahmat, persoalan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang selama ini masih menjadi keluhan utama warga. Ia menilai program tersebut penting karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat sehari-hari.
Selama bertahun-tahun, sebagian warga Muara Jawa masih menghadapi keterbatasan distribusi serta kualitas air bersih. Kondisi itu berdampak pada kebutuhan rumah tangga, kesehatan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.
Karena itu, Rahmat menegaskan bahwa alokasi anggaran yang telah disiapkan perlu dikawal bersama agar pelaksanaannya tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Air bersih bukan hanya soal infrastruktur, tetapi menyangkut kualitas hidup masyarakat. Maka ini menjadi prioritas yang harus kita pastikan berjalan dengan baik,” ujarnya.
Selain program penyediaan air bersih, ia juga menyoroti pentingnya perbaikan jalan lingkungan. Menurutnya, infrastruktur jalan yang memadai sangat diperlukan untuk mendukung mobilitas warga, akses pendidikan, distribusi barang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Rahmat mengakui bahwa kondisi fiskal daerah saat ini sedang menghadapi tantangan. Penurunan pendapatan daerah membuat pemerintah harus melakukan penyesuaian dan efisiensi anggaran di berbagai bidang.
Meski demikian, ia menegaskan pelayanan publik tidak boleh terhenti akibat keterbatasan anggaran. Pemerintah, kata dia, tetap harus memastikan kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas utama.
“Kita memang sedang menghadapi defisit dan efisiensi, tetapi kebutuhan dasar masyarakat harus tetap menjadi prioritas. Pemerintah tidak boleh berhenti melayani,” katanya.
Dalam situasi tersebut, Rahmat menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat. Sinergi lintas pemerintahan dinilai menjadi kunci agar program prioritas tetap berjalan meskipun ruang fiskal terbatas.
Ia berharap, dengan perencanaan yang matang, pengawasan yang baik, serta dukungan semua pihak, program air bersih dan pembangunan infrastruktur di Muara Jawa dapat terealisasi secara bertahap dan berkelanjutan.
Rahmat juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawal pelaksanaan program tersebut agar hasilnya maksimal dan benar-benar menjawab kebutuhan warga setempat.
