Edi Damansyah: Opini WTP Ketujuh Jadi Pemicu Perbaikan Menyeluruh Pengelolaan Keuangan Kukar

Oleh catatanrakyat.id

pada Selasa, 27 Mei 2025

Foto : Keberhasilan Pemkab Kukar meraih opini WTP untuk ketujuh kalinya berturut-turut dari BPK. (Istimewa)
Foto : Keberhasilan Pemkab Kukar meraih opini WTP untuk ketujuh kalinya berturut-turut dari BPK. (Istimewa)

Catatanrakyat.id, Tenggarong – Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketujuh kalinya berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disambut dengan rasa syukur dan komitmen untuk terus memperbaiki sistem keuangan daerah oleh Bupati Edi Damansyah.

Pada Jumat (23/5/2025), Bupati Kukar Edi Damansyah menerima langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 dari Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur, Mochammad Suharyanto, di Auditorium Nusantara BPK Kaltim, Samarinda.

Dalam momen tersebut, Edi Damansyah didampingi oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar Sunggono, Kepala BPKAD Kukar Sukotjo, Kepala Inspektorat Kukar Heriansyah, dan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.

Bupati Edi menyampaikan bahwa pencapaian ini tidak hanya merupakan prestasi simbolik, tetapi juga menjadi dorongan kuat untuk memperbaiki seluruh sistem tata kelola keuangan daerah secara berkelanjutan.

“Baik itu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan keuangan, itu akan terus kami perbaiki. Kami harap evaluasi ini akan membuat kami terus mempertahankan opini WTP ini,” ungkap Edi.

Menurut Edi, opini WTP bukan hanya sekadar penghargaan, tetapi merupakan hasil nyata dari kerja sama lintas sektor di lingkungan Pemkab Kukar yang menekankan pada akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan keuangan.

Kendati begitu, BPK masih memberikan sejumlah catatan penting kepada Pemkab Kukar terkait beberapa temuan yang harus segera ditindaklanjuti, seperti pembayaran ganda, pelanggaran terhadap Perpres Nomor 33/2020, serta belum optimalnya pengelolaan dana hibah.

“Ini menjadi tanggung jawab kami untuk memastikan rekomendasi BPK ditindaklanjuti dengan serius dan tidak terulang di tahun anggaran berikutnya,” imbuh Edi.

Prestasi ini menunjukkan bahwa Kukar mampu menjaga konsistensi dalam pelaporan keuangan yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun lebih dari itu, Pemkab Kukar juga harus tetap terbuka terhadap evaluasi sebagai bentuk komitmen meningkatkan kinerja di masa depan. (Adv/DiskominfoKukar)

Bagikan: