Catatanrakyat.id, Samarinda – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) melalui anggotanya, Sapto Setyo Pramono, menyoroti permasalahan distribusi bantuan sosial yang dinilai tidak tepat sasaran akibat lemahnya sistem pendataan penerima manfaat. Hal ini terutama terjadi pada subsidi gas LPG, di mana praktik penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) marak terjadi di Samarinda.
Sapto menjelaskan bahwa akar permasalahan ini adalah ketidakjelasan data penerima subsidi, sehingga banyak masyarakat mampu yang justru menikmati bantuan tersebut.
“Pendataan yang tidak akurat menyebabkan subsidi yang seharusnya membantu masyarakat kurang mampu justru jatuh ke tangan yang tidak berhak,” tegas Sapto, anggota DPRD dari Partai Golkar.
Menurutnya, situasi ini tidak hanya merugikan masyarakat miskin, tetapi juga memperparah ketimpangan sosial di tengah masyarakat.
“Subsidi harus benar-benar menyasar keluarga yang membutuhkan. Tanpa data yang akurat, bantuan hanya menjadi wacana tanpa manfaat nyata,” tambahnya.
Sapto mendesak pemerintah daerah dan pusat untuk segera memperbaiki sistem pendataan penerima manfaat. Menurutnya, keberadaan database yang transparan dan akurat menjadi kunci utama dalam memastikan subsidi tersalurkan secara efisien.
“Kalau data penerima subsidi tidak ada, maka distribusi akan terus meleset dari tujuan. Pemerintah harus bertindak cepat untuk menyelesaikan ini,” pungkas Sapto.
Ia juga meminta pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam memastikan bantuan sosial, termasuk subsidi gas LPG, benar-benar tepat sasaran dan menghindari ketidakadilan yang berlarut-larut. (Adv/DPRDKaltim)
