Catatanrakyat.id, Tenggarong – Menyambut peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke-22 yang akan digelar di Kecamatan Kota Bangun pada bulan Mei mendatang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai melakukan penilaian terhadap kecamatan-kecamatan yang berpartisipasi dalam lomba BBGRM tingkat kabupaten.
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat DPMD Kukar, Asmi Riyandi Elvandar, mengungkapkan bahwa proses penilaian telah dimulai dan akan berlangsung selama dua minggu. Sejumlah kecamatan yang telah terdata diminta untuk mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan.
“Setiap kecamatan sudah kami beri pemberitahuan jauh-jauh hari, dan penilaian kali ini mengharuskan mereka untuk menyertakan data administratif lengkap, termasuk dokumentasi foto, daftar hadir, dan catatan kegiatan gotong royong,” kata Asmi pada Selasa (29/04).
Menurut Asmi, dalam proses penilaian BBGRM, keberadaan dokumen yang menunjukkan kegiatan gotong royong sangatlah krusial karena akan menggambarkan seberapa besar partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan. Bahkan, kontribusi berupa waktu dan tenaga warga dalam kegiatan gotong royong dihitung dalam konversi ekonomi.
“Sebagai contoh, warga yang ikut serta dalam kerja bakti atau menyumbang makanan, semuanya harus didokumentasikan dengan baik. Setiap kontribusi warga memiliki nilai yang sangat berarti dalam proses penilaian,” tambahnya.
Asmi juga mengakui bahwa banyak kegiatan gotong royong yang rutin dilakukan oleh masyarakat, namun sering kali tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga hal ini bisa menjadi kendala dalam proses penilaian lomba.
DPMD Kukar pun memberikan instruksi kepada pemerintah desa dan kelurahan untuk terus mencatat dan menyimpan dokumentasi kegiatan setiap bulannya, terutama menjelang lomba BBGRM.
“Kami berharap semua kegiatan gotong royong yang positif dan sudah berjalan dengan baik di masyarakat dapat tercatat dengan rapi. Hal ini akan memberikan nilai tambah dalam lomba serta membantu dalam evaluasi pembangunan berbasis partisipasi masyarakat,” tutupnya.
