Catatanrakyat.id, TENGGARONG – Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi lokasi pelaksanaan penilaian Lomba Desa Berkinerja Baik, Kamis (3/7/2025). Ajang ini dirancang untuk mempercepat upaya penurunan angka stunting di tingkat desa melalui optimalisasi peran pemerintah desa.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa isu stunting merupakan tanggung jawab bersama seluruh jenjang pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa.
“Baru-baru ini kami melakukan penilaian desa terkait program penanganan stunting. Ini menjadi tanggung jawab menyeluruh, dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa desa merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan program penurunan stunting, terutama dalam mengelola anggaran dari APBDes, Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa (ADD). Menurutnya, penentuan alokasi dana yang tepat akan sangat memengaruhi hasil di lapangan.
“Semua desa menganggarkan, tetapi ada yang lebih memprioritaskan sehingga porsi anggarannya lebih besar. Nah, itu yang kami anggap sebagai desa berkinerja baik karena lebih peduli dan tanggap,” jelas Arianto.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa pemahaman dan keseriusan pemerintah desa menjadi indikator penting dalam penilaian.
“Kalau desa benar-benar paham pentingnya penanganan stunting, maka anggaran yang dialokasikan tidak hanya besar, tapi juga tepat sasaran — seperti untuk edukasi gizi, pemantauan tumbuh kembang balita, hingga penguatan posyandu,” terangnya.
Arianto menegaskan bahwa lomba ini bukan sekadar ajang penilaian formalitas, melainkan pemicu semangat dan inovasi desa dalam menghadirkan program konkret dan terukur.
“Lewat lomba ini, kita ingin memacu semangat desa untuk melahirkan ide-ide inovatif yang berorientasi hasil. Ini menunjukkan bahwa pemerintah desa punya peran penting dalam menyukseskan target nasional penurunan stunting,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa seluruh desa di Kukar sudah siap berpartisipasi dalam lomba tersebut. Namun, tingkat pemahaman dan komitmen masing-masing pemerintah desa akan menjadi faktor pembeda yang menentukan efektivitas pelaksanaan di lapangan.
“Jadi, bukan soal siap atau tidak, tapi sejauh mana mereka benar-benar mengerti dan serius. Itu yang akan berdampak langsung pada hasil di masyarakat,” pungkasnya.
