Catatanrakyat.id, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya pada pembangunan berbasis komunitas dengan menaikkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) untuk Rukun Tetangga (RT). Dari Rp50 juta per RT, kini anggaran tersebut melonjak menjadi Rp150 juta.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menyampaikan kebijakan tersebut ketika membuka Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke-22 di Kecamatan Kota Bangun. Ia menilai peningkatan anggaran bukan sekadar soal jumlah, tetapi strategi jangka panjang untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat.
“Kita ingin setiap RT bisa menjalankan program-program pemberdayaan, sosial, hingga pengentasan kemiskinan dengan dukungan dana yang memadai. Dengan Rp150 juta, dampaknya harus bisa langsung dirasakan warga,” kata Aulia.
Bupati juga menekankan bahwa program ini selaras dengan visi Kukar Idaman. Salah satu yang didukung adalah inisiatif 1 KK 1 Sarjana, khususnya bagi keluarga pra sejahtera. Menurutnya, RT memiliki peran strategis untuk mendata serta melaksanakan berbagai kegiatan di lapangan.
Selain itu, Aulia memastikan Pemkab Kukar memberikan keleluasaan kepada RT untuk menyusun program kerja sesuai kebutuhan di wilayah masing-masing. “Panduan kegiatan tetap kita siapkan, tapi fleksibilitas tetap diberikan agar pelaksanaan lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menyatakan kesiapannya dalam mengawal kebijakan tersebut. Ia menjelaskan bahwa prinsip gotong royong tetap menjadi syarat wajib penggunaan dana. “Dengan peningkatan anggaran, prinsip tersebut tetap kami pegang. Gotong royong harus jadi budaya yang terus hidup di masyarakat,” ucapnya.
Arianto menambahkan bahwa program ini merupakan bagian dari agenda besar RT Ku-Terbaik, yang dirancang untuk memperkuat ketertiban sosial, keamanan, kegiatan keagamaan, serta pembangunan sarana lingkungan. Dengan dukungan dana yang lebih besar, ia berharap RT mampu menjadi ujung tombak pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan warganya.
Pemkab Kukar optimistis peningkatan anggaran ini dapat memberi dorongan nyata bagi pemerataan pembangunan. Melalui RT, pemerintah daerah berharap kehadiran program benar-benar dapat menyentuh masyarakat hingga ke level terbawah. (Adv/DPMDKukar)
