Catatanrakyat.id, Tenggarong – Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, menyoroti rendahnya kepatuhan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam melakukan pelaporan melalui aplikasi e-Pantau. Hal ini disampaikannya usai mengikuti rapat koordinasi pengendalian pembangunan (Rakodal) yang digelar di Bappeda Kukar, Senin (2/6/2025).
Aplikasi e-Pantau dirancang untuk memantau perkembangan program dan kegiatan pembangunan di Kukar, termasuk dalam hal pelaporan masalah serta penyampaian solusi. Namun, hingga triwulan pertama 2024, masih banyak OPD yang belum maksimal memanfaatkan platform digital ini.
“e-Pantau ini sebenarnya hanya alat bantu. Tapi datanya penting sekali, apalagi untuk penyesuaian rencana kerja pembangunan tahun 2025. Sekarang kita sedang mengalami efisiensi dan defisit, jadi semua kegiatan harus disesuaikan,” jelas Sunggono.
Ia menambahkan bahwa laporan yang masuk ke dalam sistem E-Pantau menjadi acuan utama dalam menentukan kegiatan mana yang diprioritaskan dan mana yang harus dikurangi. Kondisi defisit anggaran membuat pemerintah harus lebih selektif dan tepat sasaran dalam menyusun program kerja.
Sebagai contoh, OPD yang semula merencanakan sepuluh kegiatan bisa saja hanya melaksanakan sembilan karena keterbatasan dana. Oleh sebab itu, pelaporan yang akurat melalui e-Pantau sangat penting dalam proses pengambilan keputusan.
“Kalau pelaporan tidak lengkap, kita tidak punya dasar untuk menentukan mana kegiatan yang relevan dipertahankan. Jadi kami minta OPD segera memperbaiki ini,” tegasnya.
Selain itu, Sunggono juga menggarisbawahi pentingnya forum Rakodal sebagai media koordinasi lintas sektor, khususnya dalam menyusun kembali prioritas pembangunan. Program prioritas seperti Sekolah Rakyat juga turut dievaluasi dalam konteks penyesuaian anggaran.
Ia mengingatkan bahwa pelaporan yang tertib dan data yang akurat akan memperkuat efisiensi penggunaan anggaran serta mempermudah perencanaan program di tahun berikutnya. Komitmen dari masing-masing OPD untuk disiplin dalam pelaporan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan. (Adv/DiskominfoKukar)
