Catatanrakyat.id, Tenggarong – Komitmen menuju pemerintahan bersih kembali ditegaskan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) melalui Pendampingan Pengisian Kertas Kerja SPIP Terintegrasi 2025 yang berlangsung 16–17 Juni 2025 di Aula Maratua, Kantor BPKP Perwakilan Kalimantan Timur, Samarinda.
Inspektur Daerah Kukar, H. Heriansyah, membuka kegiatan mewakili Sekda Kukar, Sunggono. Dalam amanatnya, Sekda menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan risiko di setiap proses kerja pemerintah daerah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dinilainya sebagai “alat vital” agar tujuan organisasi tercapai efisien, efektif, dan bebas penyelewengan.
Pendampingan diikuti 40 peserta lintas‑OPD: Asisten Bidang Pemerintahan, Perekonomian, dan Administrasi Umum; Tim PM‑SPIP; serta Unit Kepatuhan. Robertus Gatot Megantoro (Korwas Bidang APD BPKP Kaltim) bersama auditor Sri Rahayu Rakhmaningsih, Indah Nur Aisyah, dan Arum Puji Rahayu menjadi nara sumber. Ketua panitia, Etty Sumarni, mengatakan sesi intensif ini dirancang agar pejabat teknis mahir menyusun bukti (evidence) yang sahih, terstruktur, dan memenuhi standar audit.
“Tujuan akhirnya adalah peningkatan kualitas laporan, bukan sekadar melengkapi administrasi,” tegasnya.
Dalam diskusi, Heriansyah memaparkan hasil evaluasi mandiri: SPIP Pemkab Kukar berada di Level 3 dengan skor 3,371. Meski membanggakan, BPK RI masih mencatat beberapa kelemahan kontrol. Karenanya, Pemkab Kukar menyiapkan rencana aksi perbaikan berkelanjutan, termasuk monitoring, evaluasi berkala, dan pelatihan terpadu.
“Kita bersyukur atas predikat WTP yang diberikan oleh BPK RI terhadap LKPD 2024. Namun, capaian ini bukan akhir. Ini adalah pijakan untuk terus menanamkan budaya kerja yang akuntabel dan berorientasi pada hasil,” ujar Heriansyah saat membacakan pesan Sekda.
Apresiasi datang dari BPKP. “Kami melihat Pemkab Kukar telah mengalami kemajuan signifikan. Namun kami juga mendorong agar OPD lebih aktif dan responsif dalam menindaklanjuti evidence penilaian. Harapannya, nilai SPIP dan indeks pendukung lainnya terus meningkat,” tutur
Robertus Gatot Megantoro. Ia menekankan sinergi antara fungsi pengawasan internal dan eksternal agar reformasi birokrasi berjalan selaras.
Lebih dari sekadar memenuhi kewajiban pelaporan, pendampingan ini memantapkan tekad Pemkab Kukar membangun sistem pemerintahan modern, adaptif, dan antikorupsi. Melalui Kertas Kerja SPIP Terintegrasi 2025, seluruh unit kerja didorong berinovasi memperkuat pengendalian, memitigasi risiko, serta meningkatkan kapabilitas pelayanan publik.
Dengan fondasi manajemen risiko yang kuat, Kukar menargetkan peningkatan maturitas SPIP ke Level 4 atau Managed—sekaligus memastikan kepercayaan publik terus tumbuh selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan daerah. (Adv/DiskominfoKukar)
