Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan membangun kilang minyak baru berkapasitas 500 ribu barel per hari (bph) di Pulau Pemping, Kepulauan Riau.
Proyek strategis ini bertujuan memperkuat ketahanan energi nasional serta mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM).
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, mengungkapkan bahwa Pulau Pemping dipilih karena telah memiliki infrastruktur pendukung, seperti jaringan pipa gas yang sudah tersedia.
Selain itu, pembangunan fasilitas penyimpanan minyak (oil storage) di Pulau Nipah yang berdekatan juga menjadi faktor pertimbangan utama.
“Jadi kan infrastruktur untuk gas, itu kan pipanya kan sudah ada di Pulau Pemping. Ya kemudian rencana oil storage-nya itu kan akan dibangun di Pulau Nipah. Itu kan lokasinya berdekatan. Jadi ini merupakan bagian satu ekosistem yang jadi satu kesatuan,” ujar Yuliot di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (7/3/2025).
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah sedang merancang pembangunan kilang minyak ini guna memastikan pasokan energi yang lebih stabil dan berkelanjutan.
“Kita juga akan membangun refinery (kilang minyak) yang Insya Allah kapasitasnya itu kurang lebih sekitar 500 ribu barel. Ini salah satu yang terbesar nantinya, ini dalam rangka mendorong agar ketahanan energi kita betul-betul lebih baik,” kata Bahlil, Rabu (5/3/2025).
Kilang ini dirancang untuk mengolah minyak mentah dari dalam negeri maupun impor.
Nantinya, fasilitas ini akan memproduksi berbagai jenis produk minyak bumi, termasuk BBM, dengan total produksi mencapai 531.500 barel per hari.
Pemerintah memperkirakan investasi yang dibutuhkan untuk proyek ini mencapai US$ 12,5 miliar atau sekitar Rp 204,95 triliun (asumsi kurs Rp 16.400 per US$). Selain mengurangi ketergantungan pada impor, kilang ini diproyeksikan menghemat hingga 182,5 juta barel minyak per tahun atau setara US$ 16,7 miliar.
Tak hanya itu, proyek ini juga membuka peluang besar dalam penciptaan lapangan kerja, dengan estimasi 63.000 tenaga kerja langsung dan 315.000 tenaga kerja tidak langsung.
Hingga kini, pemerintah terus menggodok berbagai aspek teknis dan investasi terkait proyek ini agar dapat segera direalisasikan.
Tim Redaksi.
