Samarinda, Catatanrakyat.id – Pelantikan 59 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta oleh Gubernur Pramono Anung pada Rabu (7/5/2025) di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, memunculkan dugaan praktik kecurangan.

Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan:

• Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6419/B-BM.02.01/SD/K/2025 tertanggal 27 April 2025,
• Surat Kepala BKN Nomor 6680/B-BM.02.01/SD/K/2025 tertanggal 2 Mei 2025,
• Surat Kepala BKN Nomor 04092/R-AK.02.03/SD/K/2025 tentang Rekomendasi Pengisian dan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov DKI Jakarta,
• Surat Ketua DPRD DKI Jakarta Nomor 365/KG.04,
• Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.3.3-2195 Tahun 2025,
• Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 385 Tahun 2025 tertanggal 7 Mei 2025 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Secara resmi, pengisian jabatan ini bertujuan memperkuat pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik. Seleksi dilakukan melibatkan BKN dan KASN serta mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Pemerintah menyatakan pejabat yang terpilih adalah hasil seleksi berbasis integritas, kompetensi, dan kemampuan adaptasi terhadap dinamika birokrasi.

Namun, seorang aparatur sipil negara di Kedeputian Gubernur Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi berinisial SW mengungkap adanya dugaan permainan dalam proses seleksi tersebut.

Menurutnya, salah satu pimpinan DPRD DKI Jakarta berinisial IM, yang juga kader PDI Perjuangan, diduga berkolaborasi dengan Sekda DKI Jakarta berinisial MM untuk meloloskan sekitar 20 nama dari total pejabat yang dilantik.

“Ada sekitar 20 orang yang dilantik itu merupakan orang dekat salah satu pimpinan DPRD. Mereka diloloskan tanpa sepengetahuan Gubernur. Sayang sekali Pak Pramono tidak menyadari hal itu karena beliau memang tidak tahu ada permainan di belakang,” ujar SW, Senin (11/8/2025).

SW mengaku memperoleh informasi ini dari empat anggota DPRD DKI yang juga kader PDI Perjuangan, berinisial IDM, PN, PS, dan MS.

Dituturkan SW, bahwa IM bertindak atas arahan seorang perempuan berinisial DDY, yang diduga sebagai pasangan dekatnya, serta tangan kanan DDY berinisial HMT yang berperan sebagai operator.

“IM diarahkan DDY untuk bekerja sama dengan Sekda, agar bisa menempatkan orang-orang tertentu di jabatan strategis. Tujuannya supaya mereka bisa mengatur proyek bersama HMT. IM juga kerap memanggil kepala dinas, direktur utama BUMD, hingga kontraktor ke ruang kerjanya untuk mengatur proyek,” jelasnya.

SW menambahkan, HMT kerap terlihat bersama staf Gubernur berinisial UDN dan WSN mendatangi ruang Sekda untuk melakukan koordinasi. Ia bahkan menuding IM mendapat dukungan dari salah satu pimpinan KPK periode sekarang untuk menekan kepala dinas dan pimpinan BUMD.

“Dengan dukungan itu, IM sering memanggil dan memaksa pejabat mengikuti arahan mereka. Semua ini terkoordinasi dengan baik, dari pimpinan DPRD sampai operatornya,” ucap SW.

Dirinya pun mengingatkan agar Gubernur Pramono Anung lebih waspada menjelang pelantikan pejabat eselon III dan IV yang akan datang, yang mencakup posisi camat, lurah, dan kepala dinas teknis.

“Mereka sudah pasang kuda-kuda untuk menaruh orang-orangnya di posisi strategis. Pak Gubernur harus hati-hati agar tidak kecolongan lagi,” pungkas SW.

Hingga berita ini disiarkan, pimpinan DPRD DKI Jakarta berinisial IM, Sekda DKI Jakarta Marullah Matali, serta pihak-pihak yang disebutkan belum memberikan tanggapan resmi.

Tim Redaksi