Catatanrakyat.id, Tenggarong – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar), Arianto, mengungkapkan bahwa ketersediaan infrastruktur dasar menjadi tantangan utama dalam mewujudkan desa mandiri di Kukar. Menurutnya, infrastruktur seperti akses jalan dan pasar adalah kebutuhan vital yang masih belum merata di banyak desa.
Arianto menjelaskan bahwa meskipun banyak desa di Kukar telah berstatus berkembang bahkan maju berdasarkan indikator lainnya, banyak di antaranya yang masih belum memiliki sarana infrastruktur yang memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar masyarakat.
“Potensi desa memang besar, namun jika jalannya belum layak, masyarakat akan kesulitan. Mobilitas mereka terhambat dan itu berdampak langsung pada sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan,” ujar Arianto pada Senin (05/05).
Berdasarkan pemantauan DPMD sejak 2024, sebagian besar akses jalan desa masih berupa jalan tanah atau menggunakan batu keras yang rawan rusak, terutama pada musim hujan. Kondisi ini menghambat pergerakan barang dan orang, serta memperlambat distribusi layanan publik yang seharusnya bisa lebih cepat sampai ke pelosok desa.
Selain masalah akses jalan, Arianto juga menyoroti keberadaan pasar desa yang masih terbatas. Banyak desa yang belum memiliki pasar yang aktif dan berkelanjutan, padahal pasar merupakan pusat perputaran ekonomi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan.
“Bahkan banyak desa yang belum dapat menyelenggarakan pasar mingguan. Padahal pasar bisa menjadi penggerak utama ekonomi lokal dan juga wadah interaksi sosial bagi warga,” ujarnya.
Arianto menekankan bahwa meskipun infrastruktur ekonomi seperti pasar terlihat sederhana, namun hal tersebut justru menjadi pondasi yang sangat penting dalam meningkatkan kemandirian desa. Pasar dan akses transportasi yang baik dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan produktif.
DPMD Kukar terus mendorong koordinasi lintas sektor untuk menyelesaikan masalah infrastruktur dasar ini. Ia juga berharap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dapat memberikan dukungan penuh untuk pembangunan fasilitas ekonomi dan transportasi di desa.
“Dengan dukungan bersama, kita harapkan persoalan infrastruktur dasar ini dapat segera teratasi, sehingga desa-desa di Kukar bisa benar-benar mandiri dan berkembang,” pungkas Arianto.
